Warga Cakung Laporkan Intimidasi Mafia Tanah ke Walikota Jakarta Timur

Header Menu

SELAMAT DATANG DI JASA BUAT WEB | SILAHKAN Klik KONTAK KAMI Diatas
Cari Berita

Advertisement

Warga Cakung Laporkan Intimidasi Mafia Tanah ke Walikota Jakarta Timur

JBW NEWS
Selasa, 05 September 2017


BeritaIndependent.Com | Puluhan warga yang tinggal di Jl. Pulo Gebang Permai, Rt 13/ Rw 04, Cakung, Jakarta Timur, Senin (04/9) menyambangi Kantor Walikota Jakarta Timur.

Diketahui kedatangan mereka untuk menemui Walikota dan mempertanyakan status atas tanah seluas kurang lebih 2,4 Hektare dan ditempati sekitar 100 Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut dikarenakan, saat ini tanah yang telah mereka tempati sekitar 25 Tahun itu mendadak diakui oleh pihak-pihak tertentu dan juga mengintimidasi warga.

"Mafia-mafia tanah itu semakin merajalela dan mengintimidasi kami, karena kami tahu kami warga Negara Indonesia, makanya kami melaporkan ke Pemerintah Kami," ujar salah satu perwakilan warga, Tiomina Sinaga usai ditemui Bagian Hukum Walikota.

Saat ini, menurutnya sebagian warga telah pindah dan tempat tinggalnya telah diratakan dengan tanah. "Sebagian itu sudah di ambil sama mafia-mafia tanah, di intimidasinya dengan di datangi malam-malam dan di beri ganti rugi tidak wajar, di kasih 4 Juta," ungkapnya.

Tidak hanya itu, diungkapkan bahwa intimidasi lain yang diterima warga adalah dengan mendapat panggilan dari pihak kepolisian.

"Lalu di panggil Polres," tambahnya.

Namun menurutnya warga menolak, karena pihak yang mengaku memiliki tanah tersebut tidak pernah menunjukkan surat sah. "Mereka tidak pernah menunjukkan surat sah, mereka tidak ada," ungkapnya.

Sedangkan untuk warga yang bertahan, dilakukan intimidasi dengan membenturkan langsung dengan preman. "Tidak ada niat bicara dengan baik, mereka datang dengan adu fisik. Sudah ada jatuh korban tapi tidak pernah ada tanggapan," paparnya.

"Kita lapor belom pernah di tanggapi, Makanya kita berkali-kali datang ke walikota ini untuk menuntut hak kita," tambahnya.

Lapor ke Polsek Cakung juga, katanya hingga saat ini tidak ada perkembangan. "Kita malah di laporkan memasuki pekarangan orang, padahal kita sudah menempati lahan selama 25 tahun, seharusnya pihak kepolisian mengusut siapa dalangnya," tambah seorang warga lain.

Kedepan, lanjut Tiomina, jika tidak ada perkembangan, maka mereka akan melaporkan ke Komnas HAM dan ke Propam.

"Karena disana anak-anak kecil juga sudah tidak nyaman, kita ga nyaman disana. Makanya kita tetap cari perlindungan ke pemerintah, kita warga yang baik ko akte-akte kita disana. Sementara preman-preman yang datang itu tidak bisa menunjukkan surat apa-apa," ungkapanya.

Terkait status tanah, dia memaparkan bahwa sebelumnya BPN telah menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada yang memiliki atau tanah tak bertuan. "Status tanah kami tidak terdaftar, maka berhak dong kita sebagai warga mempertanyakan, karena tidak terdaftar atas nama siapa-siapa," ungkapnya.

"Justru kami ingin menuntut surat seperti yang pernah di janjikan oleh Jokowi. Ada Prona, Tapi kita tidak pernah di libatkan RT kami," tutupnya. (Hadi/Ekky)