Pemuda Muhammadiyah Nilai Kuasa Hukum Ahok Putar Balikkan Fakta

Header Menu

SELAMAT DATANG DI JASA BUAT WEB | SILAHKAN Klik KONTAK KAMI Diatas
Cari Berita

Advertisement

Pemuda Muhammadiyah Nilai Kuasa Hukum Ahok Putar Balikkan Fakta

JBW NEWS
Rabu, 14 Desember 2016


BeritaIndependent.Com | Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menilai nota keberatan yang dibacakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok serta kuasa hukumnya dalam sidang kemarin banyak yang tidak berdasarkan hukum.

Fedri menyatakan materi nota keberatan yang dibacakan kemarin telah mencakup ke pokok materi, sudah ke arah pembelaan (pledoi). 

"Apa yang disampaikan oleh kuasa hukum cenderung memutar balikkan fakta. Ini menunjukkan secara jelas dan nyata tidak memahami unsur dan dalil yang dimaksud pada  Pasal156a KUHP," katanya, Rabu (14/12) hari ini.

Selain itu, imbuh Pedri, kuasa hukum Ahok banyak menggunakan istilah dan kondisi yang tidak relevan atas dakwaan JPU.

Copot Jabatan


Sementara itu, Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita menilai status Ahok telah berubah menjadi terdakwa berdasarkan Pasal 83 jo Pasal 84 UU Pemda maka harus diberhentikan sementara dari jabatan gubernur.

Dia menyatakan Mendagri dapat melaksanakan sesuai amanat UU ini. Sebab itu, melalui akunnya di twitter ‏@rajasundawiwaha Romli menulis," Beda dengan UU Pilkada bahwa Ahok harus cuti karena calon gubernur,".

Seperti diketahui pada sidang perdana kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat Ahok dengan Pasal 156 dan 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.(R)